Muhibbin

The pain itself is enough to heal the wounded soul..

Negara Madinah: Cerminan Masyarakat Modern

Oleh: Jabal Ali Husin Sab*

Hijrahnya Nabi Muhammad SAW. dan pengikutnya yang telah memeluk agama Islam dari Makkah ke Yastrib, yang kemudian dikenal dengan nama Madinah, merupakan awal kebangkitan Islam. Berdirinya Madinah merupakan titik tolak peyebaran Islam sekaligus bangkitnya sebuah peradaban baru di Jazirah Arab yang ikut mengubah dunia.

Berdirinya Madinah merupakan wujud tunduknya warga kota tersebut yang terdiri dari kelompok Muslim yang hijrah dari Mekkah dan golongan Muslim Anshar yang merupakan penduduk asli. Ditambah dengan golongan non Muslim yang bersedia tunduk dibawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. dengan meneyepakati aturan-aturan dan kesepakatan bersama. Kesepakatanantar penduduk Yastrib dikenal dengan nama piagam Madinah.

Ada dua hal yang bagi penulis menjadi penyebab terbentuknya Madinah. Pertama, sebagian besar penduduk tersebut telah beriman kepada Allah dan bersedia mematuhi Nabi Muhammad SAW. sebagai Rasul sekaligus pemimpin kota tersebut sebagai wujud iman dan ibadah kepada Allah. Kedua, meskipun ada kelompok non muslim yang tidak beriman, tetapi mereka mempercayakan urusan pemerintahan kepada Muhammad SAW.sebagai bentuk keinginan bersama menciptakan masyarakat yang beradab dan upaya membangun peradaban.

Apa yang membuat Madinah istimewa adalah kota pertama yang menjadi wilayah administratif Islam ini mampu menampilkan dirinya sebagai masyarakat modern khususnya dalam tatanan politik. Madinah muncul sebagai negara hasil manifestasi ajaran Islam yang sama sekali berbeda dengan tatanan politik yang populer pada masanya.

Masyarakat Modern

Islam telah berperan sebagai ruh maupun semangat yang secara menyeluruh telah mengubah tata kehidupan masyarakat Arab khususnya, maupun wilayah-wilayah lain disekitarnya. Islam juga mengubah tatanan masyarakat yang hidup terpisah dalam klan dan puak-puak, menjadi tatanan masyarakat modern dengan sebuah institusi negara yang kuat, disertai dengantegaknya aturan-aturan hukum.

Kedua hal tersebut merupakan dua dari tiga prasyarat yang dimiliki oleh sebuah tatanan masyarakat modern (the state, rule of law, accountable government) menurut Francis Fukuyama, Ilmuwan politik asal Amerika Serikat. Ketiga hal tersebut juga merupakan esensi dari sebuah negara demokrasi dan dapat dijumpai di negara-negara maju yang demokratis.Meskipun tidak ada sistem yang baku dalam perwujudan akuntabilitas pemerintahan, tetapi tidak menghilangkan nilai akuntabel dari negara Madinah yang berpegang pada nilai-nilai dan standar moral berdasarkan Alquran. Bahkan, Fukuyama sendiri menggambarkan Madinah sendiri sebagai contoh perubahan tatanan politik yang primitif,dari tribalisme menjadi sebuah negara melalui kontrak sosial tersendiri. (The Origins of Political Order: From Prehuman Times to the French Revolution, 2011).

Perubahan mendasar yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. Juga dapat dilihat dari gaya kepemimpinan. Tren kepemimpinan patrimonial—sentimen hubungan pertalian darah atau kesukuan—yang melekat pada masyarakat kesukuan, berganti dengan tren kepemimpinan baru yang memprioritaskan ummat secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan konsep kesetaraan dalam Islam bahwa setiap muslim sejajar dimata penciptanya.

Gaya kepempinan ini ikut mengaplikasikankonsep ‘adalahatau keadilan yang bersumber dari ajaran Alquran. Berlaku adil merupakan tuntutan dalam Alquran, tidak hanya sebagai pemimpin, tetapi berlaku untuk setiap manusia dalam menjalankan kegiatan duniawinya.

Jalan Mundur

Capaian yang telah diraih oleh masyarakat muslim di Madinah 1390 tahun lalu seolah tidak membekas pada masyarakat muslim dewasa ini di Indonesia pada umumnya, dan Aceh pada khususnya.

Dalam beberapa hal, kita menganggap bahwa masyarakat kita adalah masyarakat modern, dengan berada dibawah naungan negara sekuler dan mengadopsi demokrasi sebagai sebuah tatanan demokrasi. Bagi masyarakat Aceh, pelaksaan Pilkada april lalu dan Pemilu dua tahun mendatang merupakan syarat sebuah negara demokrasi yang sudah sangat kita pahami.

Hanya saja, berbagai persoalan yang timbul seakan bertolak belakang dengan anggapan ini.Berbagai kasus kekerasan yang terjadi pra dan pasca Pilkada Aceh 2012, kasus sengketa lahan antara masyarakat dan korporat-korporat besar di berbagai penjuru Indonesia termasuk Aceh danberbagai kasus yang mengindikasikan lemahnya pengamanan negara terhadap wilayah perbatasan seperti penyelundupan narkoba oleh jaringan internasional dan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia menunjukkan betapa lemahnya negara dalam menjalankan proses penegakan hukum.

Keberadaan negara cenderung lemah, tergambar dari sistem administrasi birokrasi yang cenderung kurang efisien. Pelayanan masyarakat oleh aparatur negara masih sering menimbulkan kekecewaan. Untuk berbagai fasilitas pelayanan, terkesan masih lambat, kadang masyarakat masih harus merogoh koceknya untuk biaya yang tidak resmi.

Berbagai kasus korupsi yang silih berganti diberitakan oleh media massa menunujukkan masalah yang telah mengakar dalam perwujudan akuntabilitas pemerintah. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi yang diluncurkan oleh Trancparency International tahun 2011, Indonesia menempatai urutan ke 100 dari 183 negara yang dinilai Parahnya praktik korupsi ini melibatkan pegawai golongan rendah seperti Gayus Tambunan, wakil-wakil rakyat di Parlemen hingga para Menteri pun ikut ditengarai terlibat.

Merujuk pada pendapat Fukuyama, Indonesia dewasa ini yang notabene demokratis, masih perlu dipertimbangkan keberadaannya sebagai sebuah tatanan masyarakat yang modern. Sebagai sebuah negara yang mayoritas masyarakatnya muslim, kita tentunya telah berjalan mundur dari apa yang telah dicapai masyarakat Muslim pada tahap awal sejak berdirinya Madinah.

Untuk mencapai sebuah tatanan masyarakat yang modern, ada baiknya kita kembali mempelajari sejarah awal bangkitnya Islam sejak berdirinya Madinah. Islam sebagai spirit yang mampu meniupkan ruh dalam berdirinya sebuah peradaban, hendaknya dapat ditumbuhkan di dalam diri setiap muslim, hingga mencapai tahapan masyarakat madani. Sehingga ketiga prasyarat mutlak sebuah mayarakat modern yang yaitu negara yang kuat, adanya kepastian hukum dan pemerintahan yang akuntabel dapat terwujud.

Tulisan ini dimuat diJurnal Aceh edisi Oktober 2012 dan suaraaceh.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 23, 2012 by in Kolom, Politik and tagged , , , , , .
%d bloggers like this: