Muhibbin

The pain itself is enough to heal the wounded soul..

Cina dan Pragmatisme Ideologi

Perkembangan dunia yang begitu dinamis membuat kebijakan politik yang diambil tidak lagi berdasar pada batasan-batasan ideologi yang kaku. Hal ini diungkapkan oleh Giddens dalam bukunya Jalan Ketiga menanggapi situasi politik di Inggris pada akhir dasawarsa 90’an. Sayap kanan melalui partai konservatif yang menjunjung tinggi minimalisasi oeran negara terhadap pasar, tidak lagi mempermasalahkan sistem jaminan sosial (mungkin karena kebijakan ini populis). Begitu juga dengan Partai Buruh dari sayap kiri yang tidak mempermasalahkan sistem pasar bebas secara mendasar, hanya menekankan pada pemberlakuan pajak yang relatif tinggi.

Kebijakan politik hari ini dilahirkan menanggapi situasi global yang berubah sangat cepat dan penuh ketidakpastian. Para ahli-ahli politik, berdasarkan situasi di lapangan berusaha melahirkan teori-teori empiris yang sifatnya temporal, kondisional, situasional, dan fleksibel. Teori-teori general dan rigid terkesan sudah usang dan kurang relevan. Memadukan berbagai ide dari basis ideologi yang berbeda merupakan sebuah hasil sintesis, lebih kepada jalan alternatif ketimbang perselingkuhan atau pengkhianatan ideologi.

Perkembangan pemikiran politik di Eropa berjalan beriringan dengan tradisi filsafat dan budaya yang humanis. Bahkan bisa dikatakan, ide-ide kemanusiaanlah yang melahirkan berbagai pemikiran politik. Liberalisme membawa ide-ide kebebasan yang melawan kungkungan feodalisme. Sementara ide-ide sosialisme lahir untuk membela dan menyelamatkan kaum buruh dari eksploitasi pemilik modal ekses kapitalisme pasca revolusi industri.

Sebagai sebuah epistimologi, kedua ideologi ini memang punya cara dan jalan yang berbeda dalam menciptakan tatanan ideal manusia,dengan manusia itu sendiri sebagai orientasinya. Keduanya bertemu pada titik dimana kepentingan mereka adalah prioritas. Rakyat yang utama. Hal ini sejalan dengan demokrasi, yang sudah menjadi sebuah sistem di setiap negara Eropa, diterima oleh kelompok kiri maupun kanan. Demokrasi tidak lagi dipandang sebagai sebuah sistem yang lahir dari tubuh liberalisme. Demokrasi menjadi jalan yang diterima secara universal, memagari pemikiran politik agar tidak terlepas dari sisi kemanusiaannya, mencegah penyelewengan-penyelewengan pemerintah yang bertentangan dengan kehendak dan kepentingan rakyat.

Dalam kasus Cina, memadukan antara komunisme dan kapitalisme merupakan sebuah terobosan sukses yang telah membawa Cina menjadi sebuah kekuatan ekonomi di dunia. Hanya saja, proses pemaduan ini terlepas dari nilai-nilai dasar yang dibawa oleh kedua ideologi yang berorientasikan kepentingan rakyat dan cenderung mengaplikasikannya secara pragmatis dan oportunis.

Negara-negara Eropa telah mengembangkan sistem kapitalisnya dengan lebih mempertimbangkan prinsip-prinsip humanisme. Ditambah lagi dengan kontrol masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan negara melalui mekanisme demokrasi. Sementara Cina mengadopsi kapitalisme yang berada pada tahap awal . Hal ini dibuktikan dengan praktek predatori kapitalisme dalam bentuk upah pekerja yang rendah, jam kerja yang tinggi dan masalah-masalah kesejahteraan yang kurang diperhatikan. Jika kita lihat Cina sebagai negara komunis, maka Cina telah mengkangkangi semangat untuk membela dan melindungi kelas pekerja. Cina bukan hanya muncul sebagai negara yang state-centric, tetapi juga state-oriented. Artinya, warga negara bukanlah tujuan utama.Kebijakan yang mengadopsi dua ideologi ini,mengadopsi sistem ekonomi dari kapitalisme dan sistem politik dari sosialisme. Sementara substansi dan orientasi dari kedua ideologi ini dicampakkan.

*****

Melihat ke seberang Pasifik, Amerika Serikat merupakan sebuah negara dimana ide-ide liberalisme, humanisme dan demokrasi berkembang. Instrumen-instrumen demokrasi yang lengkap sejalan dengan tradisi demokrasi yang berakar dari perjalanan sejarah , pemerintah Amerika dewasa ini telah gagal menhidupakan fungsi demokrasi secara maksiamal. Kegagalan ini terlihat dengan cengkraman kepentingan korporat-korporat besar yang terhadap negara. Demokrasi melemah ketika ia tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Demokrasi yang seharusnya memaksimalkan fungsi kontrol rakyat melalui instrumen-instrumennya sehingga kebijakan yang lahir merupakan refleksi kehendak dan kepentingan rakyat, dikalahkan oleh kepentingan-kepentingan korporat-korporat besar melalui persekongkolan yang melahirkan kebijakan-kebijakan yang kolutif. Kesalahan bukan terletak pada sistem demokrasi, tetapi pada tidak terwujudnya fungsi dari demokrasi itu sendiri. Fungsi dari demokrasi sendiri adalah menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Sementara demokrasi di Amerika dewasa ini gagal dalam mewujudkan hal ini, kolusi kebijakan tidak dapat dihindari.

Terlepas dari peran masyarakat dalam politik yang terbuka lebar, kebijakan pemerintah Amerika Serikat tidak mencerminkan hak dan kepentingan rakyat sebagai orientasi negara.

Di Amerika, peran negara yang minimal terhadap pasar adalah suatu paradoks.Tidak berperannya negara adalah peran protektif bagi korporasi. Hal ini terlihat dari berbagai kasus seperti ajak rendah yang dikenakan terhadap korporat-korporat besar, pemberian izin merger beberapa perusahaan besar yang akhirnya menjadi satu perusahaan raksasa dan membiarkan bank menggunakan asetnya bermain di ranah investasi yang beresiko. Seketika krisis ekonomi 2008 menimpa, negara mengambil perannya  dengan memberikan bantuan likuiditas terhadap perusahaan-perusahaan besar yang bangkrut dengan dalih menyelamatkan perekonomian negara. Sementara orang-orang di dalam bank dan perusahaan asuransi yang bertanggungjawab terhadap hilangnya tabungan dan dana pensiunan nasabah lepas begitu saja. Para nasabah pun tidak mendapatkan ganti rugi.

Krisis di Amerika jelas berhubungan dengan kegagalan fungsi demokrasi. Pemerintahan yang tidak akuntabel memungkinkan terjadi praktek-praktek kolusi. Akumulasi hasil dari praktek-praktek kolusi ini yang menggoyahkan perekonomian dan memicu krisis.

*****

Pengalaman yang terjadi di Amerika Serikat ini mungkin saja akan dialami oleh Cina mengingat Cina bukanlah negara demokrasi yang memungkinkan rakyat melalui instrumen-instrumen demokrasi bisa mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah. Ketika para pejabat-pejabat pemerintah tergiur praktek korupsi dan kolusi, melahirkan kebijakan yang merugikan negara dan menguntungkan pribadi atau kelompok tertentu, maka hal ini akan menjadi faktor pemicu ketidakstabilan ekonomi.

Di beberapa negara, demokrasi memang tidak menjadi faktor penentu bagi kemajuan ekonomi. Beruntung negara seperti Singapura pernah dipimpin oleh Lee Kuan Yew dalam jangka waktu yang lama. Meskipun corak pemerintahannya tergolong otokratik, tetapi sosok visioner seorang Lee Kuan Yew mampu membangun Singapura melalui proses rekayasa sosial yang ketat, dan menularkannya pada sistem politik dan pemerintahan hingga mampu menciptakan birokrasi yang disiplin. Lee Kuan Yew dalam memimpin dapat diaktegorikan pemimpin yang state-centric tetapi juga people-oriented. Terbukti tingkat kesejahteraan warga Singapura termasuk tinggi.

Kedigdayaan Cina akan langgeng jika dpimpin oleh pemimpin seperti Lee Kuan Yew, yang berperan sebagai kepala pemerintahan sekaligus menjadi mengontrol pemerintahannya sendiri. Hal ini bukan tidak mungkin terjadi di Cina, mengingat Cina melalui partai komunis yang memegang posisi sentral dalam politik memiliki sistem kaderisasi yang baik dan telah menghasilkan pemimpin-pemimpin yang unggul. Membandingkan Singapura dengan Cina sebenarnya terkesan agak riskan. Cina begitu besar secara wilayah, begitu kompleks dalam permasalahan dan lebih potensial dalam hal terciptanya konflik, dalam dan luar negeri.

Kedepan, akan banyak permasalahan yang harus dihadapi oleh Cina. Gejolak politik yang sudah menampakkan riak, konflik politik dalam negeri yang belum terselesaikan (Tibet dan Muslim Uighur), perekonomian yang masih bergantung ekspor, pendapatan masyarakat yang masih rendah sehingga tingkat konsumsinya belum mampu mengimbangi produksi lokal, dan sederet permasalahan lainnya.

Berbagai permasalahan tersebut akan mempengaruhi perubahan di Cina. Sebagai sebuah negara yang mempraktekkan sistem kapitalisme paling awal, maka tidak menutup kemungkinan Cina akan mengikuti alur evolusi kapitalisme. Cina punya dua pilihan: untuk membiarkan demokrasi menjadi sistem pengendali, atau membiarkan keserakahan kapitalisme meggerogoti negara tanpa kendali.

Kemungkinan lainnya, Cina akan menggoncang dunia, sangat bergantung pada Partai Komunis. Tetapi sejarah berbicara lain di Soviet.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 10, 2012 by in Kolom, Politik and tagged , , , .
%d bloggers like this: