Muhibbin

The pain itself is enough to heal the wounded soul..

Mendewasakan Demokrasi dengan Musyawarah

Oleh : Jabal Ali Husin Sab*

Demokrasi lokal di Aceh ditandai dengan pemilihan Kepala Daerah  secara langsung dan keikutsertaan Partai Lokal dalam Pemilu yang tertuang dalam UUPA, merupakan pelaksanaan dari MoU Helsinki. 5 tahun sejak Pemilukada pertama kali digelar dan 2 tahun sejak keikutsertaan Partai Lokal dalam Pemilu tentu membawa warna baru dalam dinamika politik di Aceh dewasa ini. Jika dianalogikan dengan seorang manusia, demokrasi di Aceh bagai seorang anak yang terus tumbuh berkembang. Banyak hal yang harus ditempuh hingga akhirnya proses demokrasi Aceh menjadi matang dan mencapai tahap kedewasaan. Kematangan demokrasi lokal diharapkan mampu membawa Aceh ke arah kemajuan.

Dalam proses pematangan demokrasi, juga dibutuhkan kematangan perilaku manusia dalam menjalankan demokrasi itu sendiri. Lantas bagaimana kita mengukur kematangan demokrasi lokal di Aceh? Bagaimana pula kita melihat kematangan aktor politik sebagai pelaku demokrasi?Menurut Stephen R. Copey dengan teori “kedewasaaan yang berlanjut”, disebutkan bahwa untuk dapat menjadi manusia yang efektif, seseorang harus menempuh proses pengembangan dari situasi ketergantungan menjadi mandiri yang selanjutnya memasuki dunia nyata yaitu adanya saling ketergantungan antara sesama manusia.

Pemberlakuan UUPA merupakan ruang bagi kemandirian rakyat Aceh dalam mengurus pemerintahannya sendiri. Ruang kemandirian yang tercipta ini nantinya membutuhkan kerjasama antar individu, lembaga politik maupun masyarakat dalam menciptakan hubungan saling ketergantungan demi keberlangsungan demokrasi lokal dan kemajuan Aceh kedepan.

Menyambut Pemilukada kedepan yang diwarnai dengan konflik regulasi dalam penyertaan calon independen merupakan salah satu masalah dalam pendewasaan demokrasi kita. Matangnya demokrasi lokal bisa dilihat dari, satu sisi, belum matangnya sebuah sistem demokrasi yang diatur secara jelas dalam bentuk regulasi. Di sisi lain, kematangan aktor-aktor politik dalam menanggapi hal ini juga diragukan kedewasaannya apabila gagal mewujudkan saling ketergantungan demi kemajuan Aceh. Kematangan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam demokrasi juga diuji dalam menanggapi konflik ini.

Terlepas dengan permasalahan ini dan bagaimana penyelesaiannya, yang pasti kita harus kembali berpikir bagaimana kita menerjemahkan demokrasi dan dengan cara apa kita bisa mencapai tahapan kedewasaan berdemokrasi, dimana demokrasi kita benar-benar mapan dalam menjawab berbagai persoalan dan bagaimana demokrasi bisa menciptakan soliditas dalam masyarakat. Dalam masyarakat yang terfragmentasi, haruslah dibutuhkan media yang menjembatani individu, kelompok maupun berbagai kepentingan sehingga dalam berbagai perbedaan, masyarakat tetap bekerja secara kolektif demi kemajuan.

Penting bagi kita untuk melihat kembali konsep-konsep yang sudah lama diterapkan di Aceh, konsep yang berbasis kearifan lokal yang sejalan dengan budaya Aceh dan nilai-nilai Islam. Konsep ini adalah musyawarah. Dalam pranata sosial masyarakat Aceh, musyawarah dijadikan sebuah forum dalam mengambil keputusan-keputusan di tingkat gampongdimana semua laki-laki dewasa duduk bersama (duek pakat) di meunasah, saling tukar pendapat dalam membahas berbagai hal menyangkut berbagai hal.

Penulis menganggap musyawarah merupakan suatu metode yang mampu menciptakan keharmonisan dalam berdemokrasi. Metode musyawarah juga mampu menciptakan soliditas di tengah-tengah masyarakat, dimana ruang argumen dibuka dan keputusan yang diambil lebih bersifat kolektif dengan mengumpulkan berbagai ide-ide yang ada. Musyawarah dapat menghilangkan kesan bahwa keputusan yang diambil tidak melibatkan pihak-pihak yang bersangkutan, tidak melibatkan pihak yang terimbas dengan keputusan yang diambil. Sehingga ketika pemerintah mengambil suatu kebijakan, maka kebijakan itu dirasa sebagai sebuah kebijakan kolektif sehingga gesekan kepentingan yang berujung konflik dapat dihindari.

Musyawarah juga dapat menciptakan kedewasaan berpolitik, dimana dalam berdemokrasi, musyawarah dijadikan suatu metode yang diutamakan dalam pengambilan keputusan pemerintah dengan berdasar pada rasionalitas yang menjadi ukuran sebuah kebijakan. Dengan begitu, pihak-pihak yang ingin mengajukan sebuah gagasan untuk menjadi sebuah kebijakan, lebih berkonsentrasi untuk merasionalisasikan gagagsan tersebut dan mengangkat gagasan-gagasan yang lebih relevan daripada memanfaatkan celah-celah yag ada dalam pengambilan kebijakan demi keuntungan pribadi maupun kelompok.

Musyawarah juga menjadi media yang menjembatani antar berbagai kelompok dan kepentingan dalam melihat berbagai persoalan dan bagaimana mengartikulasikannya dengan tetap berlandaskan pada tujuan bersama. Musyawarah merupakan metode yang relatif sehat dalam usaha-usaha mngambil kebijakan dengan mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dan menghindari kecurigaan antar pihak yang terkait dengan kebijakan yang ingin diambil, maupun kecurigaan masyarakat terhadap pemerintah. Cara ini juga efektif menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam tahap pengimplementasiannya, perlu ada wadah khusus yang dibentuk dalam pengaplikasian musyawarah sebagai rujukan pengambilan kebijakan. Keterlibatan masyarakat tidak hanya dalam hubungannya dengan parlemen sebagai wakil rakyat, tetapi juga dibentuk ruang diskusi publik antara masyarakat dan eksekutif sebagai pelaksana kebijakan sehingga masyarakat dapat terus mengontrol pelaksanaan kebijakan tersebut. Forum diskusi diselenggarakan oleh dinas-dinas dan melibatkan masyarakat yang bersangkutan dan dilaksanakan secara gradual.

Dalam perumusan Qanun, DPRA/DPRK harus membuka ruang  publik dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) secara gradual dan menyeluruh. Dalam pembahasan di gedung parlemen, masyarakat yang terkait juga harus diundang untuk menyaksikan dan memastikan gagasannya dibahas di tingkat parlemen.

Dengan cara-cara yang ditawarkan diatas, maka diharapkan iklim berdemokrasi kita mampu menjawab segala persoalan yang ada. Sehingga semangat kolektifitas dan soliditas dapat melandasi proses demokrasi yang mengarah pada kemajuan.

* Penulis : Jabal Ali Husin Sab | Mahasiswa Ilmu Politik, FISIP Unsyiah, Pegiat di Institute for Darussalam Education of Acehnese Student(IDEAS).

Artikel ini dimuat di : http://acehinstitute.org

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 8, 2012 by in Politik and tagged , , , .
%d bloggers like this: