Muhibbin

The pain itself is enough to heal the wounded soul..

Ancaman Neo Feodalisme

Persamaan merupakan nilai fundamental dalam demokrasi. Nilai ini adalah salah satu yang terkandung dalam semboyan Revolusi Prancis “liberte, egalite, freternite” yang bermakna kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Pemikir Prancis abad ke 19, Alexis de Tocqueville, seringkali menggunakan kata “demokrasi” dan “persamaan” secara bergantian. Keduanya adalah dua sisi dari mata uang yang sama (Alexis de Tocqueville tentang Revolusi, Demokrasi dan Masyarakat, 2005).

Dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, proses demokratisasi terhambat oleh tradisi feodalisme dari masa pra kemerdekaan. Nilai-nilai feodalisme ini tetap bertahan dalam wujud neo feodalisme yang bertolak belakang dengan prinsip demokrasi yang bertumpu pada persamaan. Sebuah fenomena dari tradisi masa lalu yang membuat demokrasi di Indonesia seakan kehilangan makna aslinya.

Feodalisme

Feodalisme adalah sebuah sistem sosial yang dominan pada abad pertengahan terutama di Eropa, dimana raja membagi wilayah-wilayah kekuasaannya yang dipimpin para bangsawan sebagai balas jasa terhadap layanan militer yang diberikan para bangsawan. Para tuan tanah membayar pajak kepada bangsawan sebagai upah menyewa tanah dan para penduduk wajib tunduk, hormat, bekerja dan membagikan hasil produksinya kepada penguasa wilayah tersebut.

Sistem sosial seperti ini juga dapat kita temukan di Indonesia. Seorang antropolog Amerika, Clifford Geertz, menggolongkan masyarakat Jawa kepada tiga golongan, yaitu priyayi, santri dan abangan. Golongan priyayi inilah yang menduduki posisi bangsawan. Begitu juga halnya dengan kehidupan masyarakat Aceh sebelum kemerdekaan Indonesia, mungkin kita juga mengenal golongan Teuku (uleebalang) dan Teungku (ulama).

Pasca kemerdekaan Indonesia, kelas sosial yang ada di Aceh hilang perlahan-lahan menyusul hilangnya kekuasaan feodal para uleebalang yang pada masa kolonialisme Belanda sistem sosial ini masih diberlakukan.

Feodalisme Modern (Neo Feodalisme)

Dalam sejarah feodalisme, sekelompok orang yang disebut bangsawan yang menguasai suatu wilayah, memiliki hak kuasa atas tanah, hasil produksi dan hak atas setiap individu dalam wilayah tersebut. Hak-hak yang dimiliki pun terkesan tak terbatas, kaum bangsawan dapat mengambil keputusan yang merugikan masyarakat yang tidak dapat diganggu gugat oleh masyarakat tersebut karena kaum feodal memegang kuasa atas apapun yang berada di wilayahnya. Dengan kata lain, dalam sistem feodalisme, kedaulatan rakyat berada ditangan satu orang atau sekelompok orang yang mengambil hak kemerdekaan individual masyarakat dalam suatu komunitas dan ini bertentangan dengan demokrasi.

Dalam masyarakat dunia modern yang menjunjung tinggi demokrasi, tentu nilai-nilai kesetaraan yang menjadi makna lain dari demokrasi, telah menutup ruang bagi timbulnya nilai-nilai feodalistik. Begitu juga dengan semangat yang terkandung dalam falsafah bangsa Indonesia, Pancasila. Nilai ini terkandung dalam sila ke 2, kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila ke 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia sebagai sebuah negara demokrasi, telah menutup ruang bagi tradisi feodalisme dengan mengedepankan kesetaraan setiap warga negara.

Disadari atau tidak, feodalisme masih ada dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia. Feodalisme yang eksis di sebuah negara monarki bertransformasi menjadi neo feodalisme yang wujud di sebuah negara demokrasi dengan membawa nilai-nilai feodal yang menciptakan paradoksi demokrasi. Dalam sebuah negara demokrasi dengan tradisi feodal, ditandai dengan terbentuknya faksi-faksi, hal ini terlihat jelas dalam pemerintahan yang didominasi oleh faksi kepentingan elit politik. Elit politik inilah yang memainkan alur kebijakan, membawa kepentingan kelompoknya dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat.

Tradisi feodal lain yang diwariskan adalah dengan pemberian ruang kekuasaan atau akses-akses terhadap sumber ekonomi berdasarkan ikatan primordial, emosional dan kelompok-kelompok tertentu. Menurut Ben Anderson, seorang Indonesianis, ia melihat bahwa tradisi para politikus menyiapkan putra-putri mereka dalam mengganti posisi mereka merupakan cerminan feodalisme. Mereka hanya mampu menumpang ketenaran orangtua atau suami mereka, meskipun mereka berotak ayam. (http://hminews.com).

Tradisi-tradisi feodal ini telah menjadi akar terciptanya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan mudah, ruang kekuasaan dalam pemerintahan seperti birokrasi dapat dikuasai. Penguasaan terhadap pos-pos pengambil kebijakan publik memudahkan akses ke sumber-sumber ekonomi seperti proyek-proyek pemerintah dan usaha-usaha eksploitasi sumber daya alam.

Bayangkan jika nilai-nilai feodal ini semakin mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara, tentunya akan menciptakan kelompok-kelompok yang tidak hanya menguasai pemerintahan, tetapi juga menguasai sumber-sumber ekonomi. Maka akan terciptanya kelas-kelas dalam masyarakat yang berujung pada kesenjangan sosial dan ekonomi karena proses wealth distribution (distribusi kekayaan) yang tidak merata dan kekayaan yang menumpuk hanya pada kelompok-kelompok tertentu.

Kesenjangan sosial dan ekonomi ini tentu akan menciptakan jurang antar kelas ekonomi, menimbulkan kecemburuan sosial, meningkatkan tingkat kriminalitas dan pada tahap yang paling berbahaya, dapat menimbulkan konflik, baik konflik politik yang melibatkan penguasa dan masyarakat diluar golongan penguasa, maupun konflik sosial-ekonomi, antara yang kaya dan miskin.

Dalam kehidupan berdemokrasi, neo feodalisme menghilangkan makna demokrasi sesungguhnya dan menciptakan demokrasi yang bersifat paradoks. Ketika demokrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka masyarakat akan enggan untuk terlibat dalam demokrasi dan timbulnya apatisme. Kesempatan untuk menguatnya sistem neo feodalisme pun semakin besar dan potensi konflik pun semakin nyata.

Menumbangkan Neo Feodalisme dengan Penguatan Demokrasi

Nilai-nilai feodalistik yang sudah ada didalam sistem demokrasi kita dapat terus ditekan dengan memperjelas makna demokrasi bagi masyarakat dan penguatan posisi masyarakat dalam politik. Masyarakat harus aktif mengawal bahkan menggugat kebijakan publik melalui kekuatan politik alternatif dengan membentuk kelompok kepentingan memperjuangkan kepentingan mereka. Peran media juga harus ditingkatkan dalam proses pengawalan ini.

Kekuatan politik alternatif ini juga dapat menggantikan peran partai politik apabila masyarakat menganggap partai politik belum mampu mengartikulasikan kepentingan mereka karena didominasi oleh kepentingan elit.

Kekuatan politik alternatif ini baiknya dibangun dari unit terkecil, dari tingkat desa, kecamatan, kota/kabupaten. Kelompok-kelompok inilah yang mengawal kebijakan di tiap-tiap wilayahnya. Dengan menjadi lembaga pengontrol sekaligus melibatkan diri dalam kebijakan yang diambil, maka peluang munculnya neo feodalisme akan menjadi semakin kecil.

Dalam hal ini, birokrasi harus diberikan perhatian khusus karena pembentukan neo feodalisme sendiri melibatkan birokrasi secara langsung dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. Boleh dikatakan, inilah alat terpenting dalam berdirinya neo feodalisme sendiri karena posisi birokrasi sebagai pengambil kebijakan publik.

Setiap kebijakan yang mengarah pada pemberian ruang kuasa berupa jabatan-jabatan birokrasi dan kebijakan yang berhubungan dengan akses-akses ke sumber ekonomi harus terus dimonitor dengan cermat. Dengan memusnahkan bibit-bibit neo feodalisme, maka peluang untuk terjadinya praktek KKN akan semakin kecil dan kesejahteraan akan semakin nyata untuk digapai. Semoga!

* Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Politik FISIP Unsyiah, pegiat di IDEAS.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 8, 2012 by in Politik, Sosial Budaya and tagged , , .
%d bloggers like this: